Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Meskipun dalam satu dasa warsa terakhir ini terjadi perubahan tatanan kepemerintahan di Indonesia, tetapi Posyandu masih tetap ada ditengah-tengah masyarakat kita.

Keberadaan Posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotive dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak.

Dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi posyandu Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang melakukan pertemuan koordinasi peningkatkan dukungan mitra penggerakan masyarakat dan pelaksanaan posyandu pada hari kamis (28/07/2022) di Hotel S’Rizky Pandeglang.

Pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Hj. Raden Dewi setiani, Amd.Keb, S. Sos, MA menyampaikan pentingnya pengembangan posyandu dan segenap jajaran pemerintah/instansi terkait senantiasa mendayagunakan fungsi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu disetiap jenjang, sehingga pembinaan Posyandu dapat terlaksana secara proporsional, mengembangkan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung berbagai kegiatan Posyandu.

Peserta pertemuan tersebut sejumlah 80 orang terdiri dari OPD/Lintas Sektor, Aparatur Kecamatan, Forum Kader Posyandu, PKK Kabupaten, PKK Desa lokus stunting dengan narasumber kegiatan drg. Lilianni Budijanto (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Banten) dan Eneng Nurulaeni, SKM.M.Si (Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat DPMD Provinsi Banten).

pertemuan koordinasi ini dalam rangka untuk meningkatkan dukungan mitra penggerak masyarakat dalam kegiatan posyandu, supaya kegiatan posyandu dapat semakin meningkatkan cakupan dan layanannya, keberadaannya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga permasalahan kesehatan masyarakat seperti AKI, AKB, AKABA, stunting, PTM, PM dapat tertangani dan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

dimana upaya peningkatan peran dan fungsi posyandu bukan semata mata tanggungjawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lintas sektor, organisasi masyarakat dan segenap lapisan masyarakat. karena posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri ri nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Keputusan Bupati Pandeglang nomor 445.8/kep.374-huk/2017 tentang Pembentukan Pokjanal Posyandu Kabupaten Pandeglang.

Leave a Reply